Sri Mulyani: Bea Cukai Amankan Rp6,1 Triliun Barang Selundupan, 31.275 Kasus Ditindak Hingga November 2024
CBN | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan capaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengamankan dan menindak perdagangan ilegal sepanjang Januari hingga November 2024. Hingga saat ini, DJBC telah melakukan 31.275 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp6,1 triliun dan potensi kerugian negara hingga Rp3,9 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Kamis (14/11).
“Sejak awal 2024, terdapat lebih dari 5.000 penindakan per bulan. Nilai barang mencapai Rp6,1 triliun dan potensi kerugian negara bisa sampai Rp3,9 triliun,” ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa penindakan di sektor impor banyak terjadi pada komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan total 12.495 kasus bernilai Rp4,6 triliun. “Ini sangat meresahkan masyarakat, tapi sekaligus banyak beredar di pasar,” tambahnya.
Di sektor ekspor, tercatat 382 kasus penindakan komoditas flora dan fauna senilai Rp255 miliar. DJBC juga berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak empat kali dengan nilai barang Rp163,7 miliar, serta pasir timah sebanyak lima kali penyelundupan dengan berat 84,18 ton bernilai Rp10,9 miliar.
Selain itu, untuk ekspor TPT, DJBC melakukan 178 penindakan senilai Rp38 miliar. Pada bidang cukai, terdapat 18.225 penindakan terutama rokok ilegal, dengan total 710 juta batang senilai Rp1,1 triliun.
Menkeu mengapresiasi kinerja tim DJBC yang bekerja sama dengan Menko Polhukam dan mendapat dukungan dari aparat penegak hukum, TNI, dan BIN. “Ini semua berkat kerja sama yang solid,” kata Menkeu.
Sejak awal tahun, terdapat 183 kasus penyelundupan yang kini berada dalam proses penyidikan dengan total 193 tersangka. “Kami juga berhasil memulihkan penerimaan negara melalui ultimum remidium sebesar Rp55,6 miliar dari 1.390 penindakan di bidang cukai,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pengawasan dan pengamanan ekonomi dalam negeri, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, BNN, PPATK, dan berbagai kementerian/lembaga lainnya. “Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Menko Polkam dan sesuai instruksi Presiden Prabowo, tindakan terhadap aktivitas ilegal dan penyelundupan dapat terus dilaksanakan dengan konsisten,” pungkasnya.